Ketika Presiden menyampaikan bahwa “Rp10 ribu cukup untuk menu makan bergizi berisi ayam dan telur”, pernyataan itu langsung menyebar cepat ke ruang publik. Di satu sisi, kalimat itu membawa harapan bahwa negara mampu menyediakan gizi terjangkau bagi jutaan anak sekolah. Namun di sisi lain, muncul tanda tanya besar, benarkah Rp10 ribu cukup untuk satu porsi bergizi lengkap di dapur MBG (Makan Bergizi Gratis)?
Program MBG adalah kebijakan besar yang bertujuan memperbaiki status gizi anak Indonesia melalui pemberian makan siang bergizi di sekolah. Tapi di balik semangat besar itu, ada dapur-dapur kecil disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang harus bekerja dengan ketepatan biaya, waktu, dan cita rasa. Dan di tangan para ibu dapur, angka Rp10 ribu bukan sekadar angka, itu adalah tantangan antara memasak dengan hati dan bertahan di tengah keterbatasan.
Pergantian Supplier Bahan Pangan MBG Diduga Picu Keracunan di Sejumlah Daerah
Realitas Harga di Lapangan Antara Idealisme dan Angka Pasar
Secara teori, Rp10 ribu tampak cukup jika semua proses berjalan efisien. Namun di lapangan, biaya bahan pangan tidak pernah benar-benar stabil.
Harga telur dan ayam kerap naik-turun tergantung musim, pasokan pakan, dan kondisi logistik di daerah. Di beberapa wilayah Jawa, bahan baku mungkin masih bisa ditekan melalui pembelian grosir, tetapi di daerah kepulauan dan pegunungan, selisih harga bisa mencapai 15 – 30 persen lebih tinggi.
Inilah tantangan utama dapur MBG bagaimana menjaga menu bergizi di tengah harga bahan yang bergerak liar. Beberapa dapur bahkan terpaksa menyesuaikan komposisi, mengganti ayam dengan sumber protein lain seperti tempe, ikan lokal, atau telur pada hari-hari tertentu.
Rotasi menu ini bukan tanda kekurangan, melainkan strategi agar anak-anak tetap mendapatkan asupan protein seimbang tanpa melebihi batas anggaran. Meski angka Rp10 ribu terdengar kecil, di tangan para juru masak SPPG, uang itu diolah menjadi bentuk kreativitas. Mereka belajar menakar ulang bahan, mencari pemasok yang terpercaya, dan memastikan setiap piring tetap memenuhi prinsip gizi seimbang.
Strategi Dapur MBG Mengatur Kreativitas di Tengah Tekanan Biaya
Meski begitu, para juru masak MBG tidak menyerah. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyiasati menu, dari memanfaatkan bahan lokal hingga mengatur ulang porsi protein.
Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, beberapa dapur mengganti sebagian lauk ayam dengan tahu dan tempe lokal, sementara di Jawa Tengah, daun kelor dan bayam ditambahkan untuk memperkaya kandungan zat besi.
Salah satu koordinator dapur SPPG di Semarang mengatakan jika dalam hitungan uang 10 ribu, pasti tidak cukup, tetapi jika bahan diolah dengan cermat dan dijaga kualitasnya, bukan tidak mungkin hal ini bisa mengandung gizi yang cukup.
Inilah esensi dari perjuangan “ibu dapur” bukan hanya memasak, tetapi berkreasi di tengah keterbatasan. Namun, seberapa lama dapur bisa bertahan di bawah tekanan harga pasar, itulah pertanyaan yang kini jadi perhatian publik.
Tantangan Sistem, Gizi Tak Boleh Ditekan oleh Efisiensi
Para ahli gizi mengingatkan bahwa fokus terlalu besar pada angka harga bisa berisiko terhadap kualitas gizi anak. Menurut pakar gizi dari UGM, idealnya satu porsi makan bergizi untuk anak sekolah usia 7–15 tahun mengandung minimal 400 – 600 kkal, 15 – 20 gram protein, dan 10 gram lemak sehat.
Jika bahan pangan dibatasi oleh nominal ketat tanpa fleksibilitas daerah, maka akan sulit mempertahankan standar ini di semua wilayah. Dapur di daerah dengan logistik mahal seperti Papua atau Kepulauan NTT tentu tak bisa disamakan dengan dapur di Jawa. Oleh karena itu, kebijakan harga seragam Rp10 ribu seharusnya dibarengi sistem penyesuaian lokal berbasis data pasar.
Peran Digitalisasi dan Penyedia Bahan Pangan dalam Menekan Biaya
Di sinilah pentingnya efisiensi rantai pasok bagian yang sering luput dari perdebatan publik. Banyak dapur SPPG kini mulai beralih menggunakan platform penyedia bahan pangan digital seperti Rbiz, yang menekan harga lewat pengadaan terintegrasi.
Rbiz berperan sebagai supplier utama untuk dapur SPPG, bukan untuk sekolahnya langsung, tetapi untuk memastikan bahan baku yang sampai di dapur sudah memenuhi standar keamanan dan kualitas. Dengan sistem ini, dapur bisa memperoleh bahan pangan secara grosir, dengan distribusi yang lebih efisien dan data keterlacakan yang jelas.
Model digital seperti ini membantu dapur MBG memotong rantai distribusi yang panjang artinya, uang Rp10 ribu bisa lebih banyak dialokasikan untuk bahan makanan bergizi, bukan biaya logistik.
Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemerintah memantau harga bahan pokok secara real-time, sehingga kebijakan gizi bisa disesuaikan lebih cepat ketika harga naik di pasar.
Ibu Dapur di Persimpangan Antara Angka dan Nurani
Namun di luar semua data dan kebijakan, tetap ada sisi manusiawi yang tidak boleh diabaikan. Di banyak daerah, ibu-ibu dapur bangun sejak pukul tiga pagi, menanak nasi, memotong ayam, dan menyiapkan ribuan kotak makan.
Mereka tahu setiap rupiah berarti, sedikit saja salah hitung, bisa mengurangi porsi gizi anak-anak. Hal yang sering dilakukan oleh salah satu juru masak di dapur adalah mengganti lauk yang harganya sedang mengalami kenaikan menjadi lauk lain, tetapi tetap dengan nilai gizi yang tidak turun.
Bagi mereka, Rp10 ribu bukan hanya angka efisiensi, tapi simbol tanggung jawab moral tentang bagaimana memberi makan dengan layak, tanpa mengurangi cinta.
Menuju Sistem yang Lebih Realistis dan Terpercaya
Pemerintah kini sedang mengevaluasi struktur biaya MBG dan membuka kemungkinan skema fleksibilitas anggaran berdasarkan wilayah.
Namun, pembenahan tidak bisa berhenti di angka, sistem harus diperkuat dari hulu ke hilir. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah dan penyedia bahan pangan swasta seperti Rbiz menjadi penting.
Rbiz tidak hanya berperan sebagai pemasok, tetapi juga penjaga keterlacakan bahan pangan. Setiap bahan yang masuk ke dapur SPPG kini bisa dipantau asal-usulnya, kualitasnya, hingga tanggal distribusinya. Sistem seperti ini memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar menghasilkan makanan yang aman dan bergizi.
Kesimpulan
Angka Rp10 ribu memang terdengar sederhana, tapi di baliknya ada sistem kompleks yang harus dijaga agar tetap berjalan. Di tangan ibu dapur, Rp10 ribu bisa berubah menjadi menu penuh kasih asalkan sistem rantai pasoknya transparan, bahan pangannya berkualitas, dan kebijakan anggarannya fleksibel.
Pernyataan Presiden telah membuka ruang diskusi penting, bukan hanya soal harga, tapi soal bagaimana bangsa ini memperlakukan gizi sebagai investasi masa depan. Dan selama sistem pangan terus dibenahi dengan dukungan pihak swasta seperti Rbiz yang menjamin efisiensi dan keterlacakan bahan pangan, maka Rp10 ribu bukan hanya sekadar angka di kertas, melainkan simbol perjuangan menjaga gizi anak negeri dari dapur yang bekerja dalam diam.
